简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
Ikhtisar:Bank Indonesia (BI) optimis ekonomi Indonesia akan tumbuh positif pada 2022 mendatang. BI memprediksi, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan meningkat hingga 4,7-5,5% pada 2022 dari yang sebelumnya diprediksi sebesar 3,2-4,0% pada 2021.
Bank Indonesia (BI) optimis ekonomi Indonesia akan tumbuh positif pada 2022 mendatang. BI memprediksi, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan meningkat hingga 4,7-5,5% pada 2022 dari yang sebelumnya diprediksi sebesar 3,2-4,0% pada 2021.
“Di Indonesia, ekonomi akan pulih pada 2022. Insyaallah pertumbuhannya akan lebih tinggi [dibanding 2021],” kata Gubernur BI, Perry Warjiyo, dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2020 yang dipantau secara virtual, Rabu (24/11/2021).
Baca Juga: BI Sumut Optimis Tahun 2022 Perekonomian Meningkat
Optimisme ini lahir dari berlanjutnya perbaikan ekonomi global yang berdampak pada menguatnya sektor ekspor negeri. Selain itu, permintaan domestik dari kenaikan konsumsi dan investasi juga meningkat. Perbaikan ini juga didukung oleh vaksinasi, pembukaan sektor ekonomi, dan stimulus kebijakan.
“Sinergi dan inovasi jadi kunci untuk bangkit dan optimis. Inilah semangat BI untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah, OJK, LPS, perbankan, dunia usaha, DPR khususnya Komisi XI, akademisi, media, dan masyarakat,” ungkap Perry.
Sejalan yang diungkapkan Perry, Presiden RI Joko Widodo juga menyoroti koordinasi antarlembaga itu yang akhirnya menjaga perekonomian Indonesia di tengah kondisi pandemi.
“Kita patut berterima kasih kepada jajaran BI, jajaran pemerintah terutama Kementerian Keuangan (Kemenkeu), OJK, dan LPS yang komunikasinya sangat baik, saling bisa mengisi, sehingga ada masalah kecil saja langsung ketemu. Yang seperti itu harus kita teruskan dengan kehati-hatian karena memang ketidakpastian itu ada di mana-mana, sulit dikalkulasi, dan sulit diukur,” ujar Presiden Joko Widodo.
Presiden RI juga mendorong untuk pengembangan ekonomi hijau dan penguatan digitalisasi ekonomi, khususnya di kalangan pelaku UMKM.
Untuk mengawal perekonomian pada 2022, respons bauran kebijakan BI akan terus bersinergi dengan kebijakan ekonomi nasional, seperti inflasi rendah dan terkendali pada sasaran 3±1% di 2022. “Didukung pasokan yang memadai, respons kebijakan BI, dan koordinasi TPI pusat dan daerah. Stabilitas nilai tukar rupiah juga akan tetap dijaga sesuai komitmen kuat BI di tengah normalisasi moneter The Fed,” tambah Perry.
Defisit transaksi juga berjalan rendah pada kisaran 1,1-1,9 pada 2022. Stabilitas sistem keuangan terjaga, kecukupan modal tinggi, dan likuiditas melimpah. Dana pihak ketiga dan kredit juga akan tumbuh masing-masing sebesar 7-9% dan 6-8% pada 2022.
BI juga memprediksi ekonomi keuangan digital dalam negeri akan meningkat pesat. Pada 2022, nilai transaksi e-commerce diproyeksikan mencapai Rp530 triliun, uang elektronik Rp337 triliun, dan digital banking lebih dari Rp48 triliun.
Arah Bauran Kebijakan BI 2022
Bauran kebijakan BI pada 2022 akan terus disinergikan dengan kebijakan ekonomi nasional untuk mengakselerasi pemulihan sekaligus menjaga stabilitas perekonomian. Bauran kebijakan BI akan mencakup lima instrumen kebijakan.
Pertama, kebijakan moneter. Kebijakan ini akan difokuskan kepada stabilitas (pro-stability). Perry mengungkapkan, kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah akan terus dilakukan sesuai dengan fundamental dan mekanisme pasar sekaligus memitigasi normalisasi moneter The Fed. Kebijakan suku bunga juga akan terus dipertahankan di angka 3,5% hingga terdapat tanda-tanda terjadinya kenaikan inflasi.
“Kelebihan likuiditas perbankan yang sangat besar pada saat ini akan kami turunkan secara bertahap dan sangat hati-hati agar tidak mengganggu kemampuan perbankan dalam menyalurkan kredit dan membeli SBN (Surat Berharga Negara) untuk pembiayaan APBN. BI juga tetap berkomitmen dalam pembelian SBN untuk APBN 2022 secara langsung Rp224 triliun untuk anggaran kesehatan dan kemanusiaan, di samping juga tetap sebagai pembeli siaga,” papar Gubernur BI.
Sementara itu, empat kebijakan lainnya akan fokus pada pertumbuhan (pro-growth).
Kebijakan kedua adalah kebijakan makroprudensial. Kebijakan makroprudensial longgar akan tetap dilanjutkan bahkan diperluas untuk mendorong kredit dan pembiayaan perbankan pada sektor-sektor prioritas dan UMKM. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan serta mengembangkan ekonomi dan keuangan hijau.
Ketiga, kebijakan sistem pembayaran. Digitalisasi sistem pembayaran terus diperluas untuk mengakselerasi ekonomi dan keuangan digital. Kebijakan diwujudkan melalui penguatan konsolidasi industri, pengembangan infrastruktur sistem pembayaran yang modern (QRIS, SNAP, BI-FAST), perluasan QRIS dengan target 15 juta pengguna serta kerja sama QRIS antarnegara, melanjutkan elektronifikasi transaksi keuangan pemerintah daerah, bansos G2P 4.0, moda transportasi, serta digitalisasi UMKM dan pariwisata.
Keempat, kebijakan pengembangan pasar uang. Akselerasi pendalaman pasar uang dan pasar valas sesuai Blueprint Pendalaman Pasar Uang (BPPU) 2025 juga ditempuh untuk efektivitas transmisi kebijakan, pembangunan infrastruktur pasar uang yang modern dan berstandar internasional, serta pengembangan instrumen pembiayaan termasuk pengembangan uang berkelanjutan.
“Untuk itu, Central Counter-Party (CCP) Insyaallah akan kami operasikan mulai tahun depan, 2022. Transaksi pasar uang melalui ETP multimaching terus kami tingkatkan, terutama Repo-SBN, DNDF, dan interest rate swaps. Perluasan penggunaan mata uang lokal untuk transaksi perdagangan bilateral juga terus kami perluas,” terang Perry.
Kelima, kebijakan UMKM dan ekonomi keuangan syariah. Program-program pengembangan ekonomi keuangan inklusif pada UMKM dan ekonomi keuangan syariah juga terus diperluas, termasuk dengan digitalisasi serta perluasan akses pasar domestik dan ekspor.
“Karya kreatif untuk UMKM Go Export, Go Digital, terus kami lakukan tiap tahun; dukungan penuh suksesnya GerNas BBI dan BWI melalui seluruh kantor-kantor BI dalam dan luar negeri; mata rantai ekonomi halal terus dikembangkan, khususnya halal food dan modest fashion; instrumen pasar uang sukuk BI; Islamic Financial Economics Festival (ISEF) di tiga wilayah; dan ISEF berskala internasional,” paparnya.
Tak lupa, Perry mengajak seluruh pihak untuk optimistis dalam menghadapi perekonomian Indonesia ke depannya. Perry mengatakan, “Prospek ekonomi Indonesia tahun 2022 akan bangkit dan mulai pulih. Optimisme ini perlu kita perkuat dengan semangat sinergi dan inovasi. Mari terus bersinergi dan inovasi untuk bangkit dan pulih. Insyaallah ekonomi kita akan kembali tumbuh tinggi menuju Indonesia maju yang makin sejahtera.”
Presiden Jokowi juga turut mengajak seluruh masyarakat untuk optimistis dalam menghadapi 2022, tetapi dengan tetap menerapkan sikap waspada.
“Tahun 2022 kita semuanya harus optimis, tetapi tetap pada posisi kehati-hatian. Sektor-sektor yang kita buka juga bertahap, tidak usah tergesa-gesa. Karena kita lihat negara-negara lain yang tidak hati-hati muncul gelombang ketiga, gelombang keempat, itu yang kita hindari,” tutup Presiden RI.
Disclaimer:
Pandangan dalam artikel ini hanya mewakili pandangan pribadi penulis dan bukan merupakan saran investasi untuk platform ini. Platform ini tidak menjamin keakuratan, kelengkapan dan ketepatan waktu informasi artikel, juga tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh penggunaan atau kepercayaan informasi artikel.
Bank Indonesia (BI) mencatat cadangan devisa Indonesia pada akhir November 2021 tercatat sebesar USD 145,9 miliar. Posisi itu meningkat dibandingkan dengan posisi pada akhir Oktober 2021 sebesar USD 145,5 miliar.
Tahun 2021 segera berakhir, menyambut tahun 2022 Bank Indonesia telah menyiapkan strategi kebijakan BI yang akan terus disinergikan dan sebagai bagian dari arah kebijakan ekonomi nasional untuk mengakselerasi pemulihan sekaligus menjaga stabilitas perekonomian yang disampaikan dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) pada hari Rabu (24/11).
Pemulihan ekonomi di negara kita terus berlangsung dan kian membaik, hal ini dapat dilihat dari rilis survey konsumen yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Survei Konsumen Bank Indonesia pada Oktober 2021 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi terus menguat sejalan dengan membaiknya mobilitas masyarakat.
BI Fast Payment yang akan mulai diterapkan pada Desember 2021 memungkinkan transfer uang dengan nomor handphone. Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta menyampaikan BI Fast akan punya fitur proxy address yang memungkinkan hal tersebut.